Belakangan ini saya sering memikirkan HAM bukan hanya slogan di poster aksi, melainkan napas keseharian kita: hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, hak atas perlindungan dari kekerasan, hak untuk mendapatkan keadilan. Di Indonesia, HAM sering bertemu dengan sejarah panjang negara, budaya politik, dan dinamika hukum yang kadang saling menjemukan satu sama lain. Saya tumbuh di kota yang panas terik, dengan suara motor di pagi hari, dan berita pelanggaran HAM yang sering terdengar seperti berita lama yang selalu diulang. Tapi saat saya membaca undang-undang, konstitusi, dan putusan pengadilan, terasa ada simpul kecil: kita semua punya tanggung jawab untuk memahami, bukan hanya menonton. HAM bukan hadiah, melainkan hak yang menuntut partisipasi aktif.
Apa makna HAM bagi kita semua?
HAM adalah kerangka dasar yang menegaskan bahwa setiap manusia punya martabat yang sama di hadapan hukum. Di tingkat konstitusional, Indonesia mengakui hak asasi sebagai bagian esensial dari UUD 1945, dan negara juga meratifikasi berbagai instrumen internasional. Namun realitasnya tidak sesederhana teks di buku pelajaran. Di lapangan, HAM bisa terdengar seperti kalimat panjang yang diucapkan orang dewasa dengan nada santun saat rapat dewan: penting, tetapi sering tidak terjamah. Di rumah saya, anak-anak bertanya mengapa ada orang yang tidak bisa mengakses layanan kesehatan atau pendidikan karena diskriminasi. Saya menjawab dengan bahasa sederhana: setiap orang berhak mendapatkan perlakuan adil tanpa memilih bulu. Sesekali, jawaban itu membuat kami tertawa karena kartun di koran pagi menggambarkan dunia hukum yang ribet, sedangkan kamar berjalan kami justru penuh cicitan dan tye-tye kecil anak-anak yang menguji batas sabar saat mereka menumpuk PR. Namun pada akhirnya, pertanyaan-pertanyaan sederhana itulah kunci untuk memahami mengapa HAM penting untuk semua orang, bukan hanya untuk mereka yang berhak mengklaimnya di pengadilan.
Mengapa edukasi hukum penting bagi publik?
Edukasi hukum bukan soal memaksa orang memahami pasal-pasal seperti robot, melainkan mempermudah kita menafsirkan apa yang terjadi di sekitar kita: kenapa seorang saksi diperlakukan berbeda di sebuah pengadilan, bagaimana hak atas pembelaan bekerja, atau bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa berjalan secara damai. Masyarakat sering merasa hukum itu terlalu abstrak, terlalu teknis, atau terlalu jauh dari keseharian mereka. Padahal, edukasi hukum yang tepat bisa menjembatani antara apa yang kita yakini benar secara etis dengan apa yang diperbolehkan secara hukum. Saya pernah ikut diskusi singkat di sebuah warung kopi dekat kompleks perkantoran: teori HAM terasa lebih hidup ketika kami membahas contoh nyata satu kasus lokal, bagaimana sebuah putusan mempengaruhi kehidupan sehari-hari tetangga kita. Ada momen lucu juga, ketika seorang tetangga salah menyebut “asuransi hukum” alih-alih “asas hukum”, dan semua orang tertawa, tapi di balik tawa itu ada kesadaran: hukum itu ada untuk melindungi kita semua, bukan untuk dipahami hanya oleh akademisi.
Salah satu cara belajar yang praktis adalah melihat bagaimana undang-undang dan aturan diimplementasikan dalam kasus nyata, bukan hanya membaca paragraf tebal. Di tengah keragaman berita, kita perlu membangun kebiasaan mengecek sumber, membedakan fakta dari opini, dan menilai bagaimana narasi publik membentuk persepsi tentang keadilan. Jika kita ingin HAM benar-benar hidup, edukasi hukum harus tersedia dalam bahasa yang bisa dipahami siapa saja, dari tukang becak hingga eksekutif muda. Di sinilah peran kita sebagai warga negara—untuk tidak pasif menelan informasi, melainkan menguji, bertanya, dan menyuarakan keadilan dengan cara yang konstruktif.
Di tengah perjalanan memperjuangkan keadilan, kita juga perlu mengenali bagaimana opini publik bisa menjadi alat perubahan. Semakin banyak orang berbicara, semakin besar tekanan agar institusi hukum bertindak adil dan transparan. Media sosial mempercepat arus informasi, tetapi juga bisa mempercepat penyebaran misinformasi. Di sinilah literasi hukum jadi penting: kita perlu bisa membaca laporan pengadilan, menilai kredibilitas saksi, dan membedakan argumentasi berbasis fakta dari retorika semata. Kadang aksi sederhana seperti mengikuti forum publik, membaca putusan secara langsung, atau berdiskusi di komunitas lokal sudah cukup untuk membuat sebuah kasus keadilan masuk ke ranah publik, bukan sekadar di ruangan sidang tertutup.
Untuk memudahkannya, saya juga mencari sumber belajar yang tidak terlalu kaku. Ada satu sumber yang sering saya jadikan rujukan ketika ingin memahami penyelesaian sengketa secara damai: conciliacionrealesy. Situs itu membantu menjembatani antara teori hukum dan praktik penyelesaian konflik dengan bahasa yang lebih manusiawi. Tentu saja, satu link tidak akan menyelesaikan semuanya, tetapi ini menunjukkan bahwa edukasi hukum bisa tetap relevan dan manusiawi, tanpa kehilangan esensi keadilannya.
Langkah praktis untuk kita sebagai warga?
Pertama, biasakan membaca berita hukum dengan kritis: cari sumber primer, cek kronologi, dan lihat apakah ada hak Anda sebagai pembaca yang dilibatkan. Kedua, gabung dengan komunitas atau forum yang membahas HAM dengan bahasa yang mudah dipahami. Ketiga, dorong transparansi melalui dialog dengan pejabat lokal, ikut serta dalam pelatihan literasi hukum untuk komunitas, dan dorong sekolah serta kampus untuk mengutamakan edukasi HAM sebagai bagian kurikulum. Keempat, saat ada kasus keadilan di sekitar kita, jangan hanya menonton dari kejauhan; dukung penegakan hukum yang adil lewat keterlibatan yang bertanggung jawab—dan ya, jangan takut bertanya ketika ada hal yang tidak jelas. Ketika kita semua mulai bertindak, kita tidak hanya menilai keadilan dari berita yang kita baca, tetapi ikut membangun keadilan itu sendiri menjadi sesuatu yang bisa dirasakan oleh siapa pun, tanpa pengecualian.